jogjaversitas.com – Pada Kamis, 12 Desember 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, SE, menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) sosialisasi kebijakan pengelolaan kelautan dan ruang laut.
Acara ini berlangsung di Pendopo Jogo Segoro, Sundak, Gunungkidul, dan dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PKRL), Irjen. Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H, Wakil Bupati Gunungkidul, dan perwakilan kelompok nelayan setempat.
Pembukaan oleh Siti Hediati Soeharto
Acara dibuka secara resmi oleh Siti Hediati Soeharto, atau yang akrab dikenal dengan Titiek Soeharto. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pengelolaan laut yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga pada pengembangan ekonomi masyarakat sekitar.
Beliau menyoroti perlunya kawasan konservasi sebesar 30% dari total garis pantai dan mendorong pengembangan ekowisata bahari sebagai salah satu pilar pembangunan wilayah pesisir.
Potensi dan Tantangan Gunungkidul
Gunungkidul memiliki garis pantai sepanjang 72 km yang menawarkan potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gunungkidul menekankan bahwa kawasan ini tidak hanya kaya akan hasil laut tetapi juga memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Program Prioritas Dirjen PKRL
Dirjen PKRL, Victor Gustaaf Manoppo, menyampaikan sejumlah program prioritas yang bertujuan mendukung kehidupan nelayan dan pelestarian lingkungan pesisir. Beberapa program unggulan yang disebutkan adalah:
- Program Kampung Nelayan Maju: Mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan desa nelayan yang lebih terintegrasi.
- Pembangunan Dermaga dan Cold Storage: Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung aktivitas nelayan, mulai dari pendaratan ikan hingga penyimpanan hasil tangkapan.
- Pengembangan Kuliner Pesisir: Menjadikan kawasan pesisir sebagai destinasi kuliner yang dapat menarik wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
Materi Bimtek: Mitigasi dan Konservasi Pesisir
Dalam sesi utama Bimtek, Direktur Jasa Kelautan, Dr. Miftahul Huda, M.Si, memberikan pemaparan mengenai berbagai upaya mitigasi dan konservasi di kawasan pesisir. Salah satu program yang disoroti adalah penanaman pohon cemara pantai untuk mengatasi abrasi dan menjaga ekosistem laut. Langkah ini tidak hanya membantu pelestarian lingkungan tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan
Melalui acara ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan menjadi titik fokus. Dirjen PKRL menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam pelaksanaan program-program prioritas, termasuk perlunya pembangunan kawasan konservasi yang mendukung keberlanjutan ekosistem laut.
Titiek Soeharto juga menekankan bahwa pengelolaan kelautan yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian. “Laut harus menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ekowisata Bahari: Potensi yang Harus Dimaksimalkan
Ekowisata bahari menjadi salah satu sorotan dalam acara ini. Dengan garis pantai yang panjang dan keindahan alam yang menakjubkan, Gunungkidul memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata bahari berbasis lingkungan. Konsep ini tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya pelestarian laut.
Komitmen Bersama untuk Kelautan Indonesia
Meski sempat diguyur hujan, acara berlangsung lancar dan meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta. Melalui Bimtek ini, diharapkan kebijakan pengelolaan kelautan dapat lebih dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat pesisir, khususnya para nelayan di Gunungkidul.
Acara ini menjadi langkah awal yang penting untuk mendorong ekonomi kelautan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, potensi kelautan Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistemnya.
